Beberapa hari sebelum pelabuhan Gold Coast di Bengkong, Batam, diresmikan, beredar kabar yang tidak lazim. Sebuah pelabuhan milik swasta akan diresmikan oleh tiga menteri, Kapolri, dan pimpinan KPK. Bukan acara biasa. Kehadiran pejabat tinggi negara dalam peresmian fasilitas komersial milik pengusaha bernama Tek Po alias Abi, itu memicu pertanyaan: seberapa penting pelabuhan ini sampai perlu diresmikan langsung oleh negara?
Batam memang kota pelabuhan, dan memiliki banyak pelabuhan resmi. Bahkan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhannya diberi tambahan kata “Khusus” di belakangnya. Dengan kehadiran Gold Coast, kota ini kini memiliki enam pelabuhan internasional, dua domestik, dan lima untuk kargo. Beberapa mungkin pernah dikunjungi pejabat pusat, tetapi belum pernah ada yang diresmikan langsung oleh Kapolri dan pimpinan KPK. Peresmian Pelabuhan Bintang 99 pada Desember 2024, misalnya, hanya dihadiri pejabat daerah.
Pada 13 April 2025, daftar tamu yang hadir pun diumumkan pada wartawan. Mereka adalah:
- Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono;
- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo;
- Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak;
- Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan wakilnya;
- Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, beserta wakilnya;
Menteri Imigrasi diwakili oleh Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad, sementara Menteri Perhubungan diwakili oleh Kepala KSOP Khusus Batam, Kapten Bartho Ari Raharjo.
Daftar ini menimbulkan banyak tafsir. Sebagian orang menilai kehadiran Kapolri dan Wakil Ketua KPK dalam peresmian pelabuhan ini bukan sekadar seremoni bisnis, tetapi sinyal dari pemerintah baru untuk menunjukkan kuasanya. Apalagi, sepuluh hari sebelumnya, Muhammad Rudi, Wali Kota Batam yang berkuasa selama dua periode, diperiksa polisi atas dugaan korupsi proyek revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar, setelah ia tidak lagi menjabat.
Untuk mengonfirmasi spekulasi tersebut, Malaka berupaya meminta penjelasan langsung dari para pejabat yang hadir di Gold Coast keesokan harinya. Usai acara, kami mencegat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di pintu keluar pelabuhan dan mengajukan dua pertanyaan: apa urgensi kehadirannya dalam acara ini, dan apakah kunjungannya berkaitan dengan kasus Pelabuhan Batu Ampar?
“Selain menghadiri peresmian, saya juga menggelar rapat koordinasi di Polda Kepri,” kata Sigit menjawab pertanyaan Malaka. “Kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Batu Ampar sudah naik ke tahap penyidikan. Saya minta agar kasus ini dituntaskan.”
Dugaan korupsi yang dimaksud Kapolri terjadi pada proyek revitalisasi Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, yang menggunakan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) BP Batam tahun 2021 hingga 2023. Polisi telah memeriksa puluhan saksi, serta menggeledah rumah pejabat BP Batam berinisial FA, rumah milik AJ, dan kantor BP Batam.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan bahwa pendalaman kolam dermaga di sektor STA 320 hingga STA 400 tidak sesuai ketentuan. Padahal, sekitar Rp 65,5 miliar dari total anggaran Rp 80,9 miliar sudah dicairkan kepada konsorsium tiga perusahaan. (Data ini kami kutip dari BatamNow, media lokal yang telah melaporkan dugaan korupsi ini sejak dua tahun lalu. Bersama Owntalk, mereka sempat dilaporkan oleh BP Batam ke Dewan Pers.)
Wawancara dengan Kapolri berakhir setelah dua pertanyaan. Sebelumya kami juga sempat bertanya hal serupa kepada Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. Akan tetapi, ia memilih menghindar dan berkata: “Tidak tahu,” sambil melambaikan tangan dari atas kereta golf, kendaraan yang disediakan Gold Coast untuknya meninggalkan lokasi.
Selain perhatian pada aparat penegak hukum, absennya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy juga jadi sorotan. Padahal, kementerian yang ia pimpin mengatur moda transportasi laut. Ketidakhadirannya menimbulkan kesan bahwa peresmian Pelabuhan Gold Coast bukan agenda istimewa di tingkat pusat. Acara hanya diwakili oleh Kepala KSOP Khusus Batam, Kapten Bartho Ari Raharjo.
Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 diterbitkan, sebanyak 28 jenis perizinan pelabuhan yang sebelumnya dipegang Kementerian Perhubungan dialihkan ke BP Batam. Malaka ingin tahu apakah pelimpahan kewenangan ini masih relevan untuk dipertahankan, terutama di tengah munculnya dugaan penyalahgunaan wewenang di pelabuhan.
Oleh karena Dudy Purwagandhy tidak hadir, dan Kapten Bartho tidak sempat diwawancarai di lokasi, Malaka menghubungi Kepala Bidang Penegakan Hukum KSOP Khusus Batam, Kapten Yusirwan Nasution.
Namun, Yusirwan menolak berkomentar soal ketidakhadiran Menteri Perhubungan maupun pelimpahan kewenangan dalam PP 41. Saat ditanya tentang kasus Batu Ampar, ia juga memilih berhati-hati: “Tidak etis saya mengomentari itu. Pada prinsipnya semua harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” katanya kepada Malaka, 17 April 2025.
Amsakar Ditinggal, Kapolda Tak Terdaftar
Usai peresmian, satu pemandangan yang mencuri perhatian terjadi di pintu keluar pelabuhan. Saat para pejabat pusat mulai meninggalkan lokasi, Wali Kota Batam merangkap Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, terlihat berjalan sendirian. Ia sempat melirik ke kiri dan kanan, sebelum berkata: “Saya mau cari deputi saya.”
Amsakar tertinggal dari rombongan wakilnya, Li Claudia Chandra. Maklum, situasi hari itu memang cukup riuh, terutama setelah sesi wawancara cegat yang dilakukan Malaka. Tiga Deputi BP Batam yang ia cari adalah:
- Ariastuty Sirait, Deputi Bidang Pelayanan Umum;
- Ruslan Aspan, Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang;
- Syarlin Jono, Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi.
Beberapa menit kemudian, mobil dinas Amsakar tiba menjemput. Hari itu, Malaka sebenarnya telah dua kali berusaha mewawancarai Amsakar. Pertama, saat ia baru tiba di lokasi. Namun, saat itu ia tampak sangat sibuk. Kami juga menyerahkan sebuah amplop merah berisi permohonan wawancara khusus, berkaitan dengan serial laporan Malaka tentang bagaimana pemerintah bisa membentuk kepatuhan pers lewat skema kerja sama publikasi.
Upaya kedua dilakukan setelah acara selesai, tetapi Amsakar kembali terlihat sibuk. Kali ini, ia sibuk mencari para deputinya.
Pada 16 April 2025, Malaka kembali berusaha mewawancarai Amsakar Achmad di kantor BP Batam. Saat itu, ia baru saja selesai memimpin pertemuan dengan ratusan pengusaha; salah satunya membahas dampak kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Salah satu pertanyaan yang kami ajukan adalah apakah kehadiran Kapolri dan Wakil Ketua KPK dalam peresmian Pelabuhan Gold Coast ada kaitannya dengan peran politik Li Claudia Chandra, wakilnya yang berasal dari Gerindra. Amsakar menepis dugaan tersebut. “Udahlah, tidak usah dikait-kaitkan soal itu,” katanya. “Sudah jelas Pak AM [Amsakar] dengan Pak AHY [Agus Harimurti Yudhoyono] dekat sekali. Saya sama sekali tidak tahu soal itu.”
Kami juga meminta tanggapannya terkait kasus dugaan korupsi revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar yang saat ini sedang ditangani Polda Kepri.
“Kita serahkan itu kepada proses hukum yang berlaku,” kata Amsakar didampingi Li Claudia. “Kita percayakan semua langkah hukum yang dilakukan untuk kebaikan negeri ini. Kalau sudah berproses di ranah hukum, dari situ kita bisa tahu apakah memang ada praktik tata kelola yang tidak sehat. Sekarang juga akan datang tim ahli untuk melihat langsung kondisi di Batu Ampar.”
Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan tanpa dasar. Di tengah perhatian publik terhadap kasus tersebut, berkembang pula spekulasi bahwa kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara dalam peresmian Gold Coast tidak lepas dari pengaruh Li Claudia. Sebagai wakil wali kota dan kader Gerindra, ia dinilai memiliki akses yang kuat ke jaringan kekuasaan nasional.
Spekulasi ini makin mencuat seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap kepemimpinan Amsakar. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Amsakar dan Li Claudia menjadi sorotan karena dinilai tidak seimbang. Banyak pihak menilai Li Claudia tampil lebih aktif di ruang publik dan cenderung lebih menonjol dibanding Amsakar.
Relasi yang Tidak Setara
Salah satu peristiwa yang memperkuat persepsi itu terjadi pada 29 Maret 2025, saat keduanya menghadiri dialog bersama warga Rempang. Dalam acara yang juga dihadiri Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Li Claudia secara terbuka meminta Amsakar menghentikan bantuan kepada warga Rempang. Permintaan bernada perintah itu ia sampaikan di hadapan puluhan warga dan pejabat pusat, karena merasa terganggu dengan spanduk penolakan terhadap program transmigrasi lokal.
Pernyataan itu memicu pembicaraan di kalangan birokrasi dan publik. Bukan hanya soal nada ancamannya, meskipun ia menyebutnya sebagai candaan, tetapi juga karena banyak yang menilai Li Claudia tidak lagi sekadar menjalankan peran sebagai wakil, melainkan mulai mengambil alih panggung komunikasi dan pengambilan keputusan. (Baca: Li Claudia Cuma Bercanda)
Pendapat ini juga disampaikan oleh Rahmayandi Mulda, dosen dan pengamat politik dari Universitas Riau Kepulauan di Batam. Ia menilai dinamika ini merupakan bagian dari manuver politik yang lebih besar.
“Gerindra sedang memanfaatkan momen untuk memperkuat basis politiknya, termasuk di Kepri,” kata Rahmayandi kepada Malaka. “Batam punya daya tarik besar, baik secara ekonomi maupun politik.”
Namun, ia juga memberi catatan. Menurutnya, manuver politik yang terlalu mencolok bisa berdampak pada stabilitas koalisi. “Kalau terlalu jauh bermanuver, mereka bisa jadi musuh bersama dalam koalisi di masa depan,” katanya dalam sambungan telepon, 14 April 2025.
Rahmayandi menambahkan bahwa hubungan antara Amsakar dan Li Claudia perlu dijaga agar tetap seimbang. “Jangan sampai Li Claudia terlalu menonjolkan diri. Itu bisa menimbulkan kesan over-kuasa di tengah publik,” katanya.
Pada akhirnya, memang banyak hal yang terasa janggal dalam peresmian Pelabuhan Gold Coast pada 14 April 2025. Mulai dari kehadiran pejabat tinggi negara dalam acara milik swasta, absennya Menteri Perhubungan, hingga dinamika kepemimpinan di tingkat lokal. Salah satu yang cukup mencolok adalah saat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertanya langsung di atas podium: mengapa Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, tidak tercantum dalam daftar tamu undangan resmi yang disusun oleh panitia.
Padahal, Kapolda hadir di lokasi acara. Hingga laporan ini disusun, Malaka telah mengajukan permintaan wawancara kepada Irjen Asep untuk mengonfirmasi hal tersebut, tetapi belum mendapatkan tanggapan.
Dan memang, acara telah usai, tetapi pertanyaannya belum selesai. Seperti kata Abi, pemilik Pelabuhan Gold Coast, saat Malaka mencoba meminta tanggapannya: “Nanti saja, nanti saja.”
Yogi Eka Sahputra berkontribusi dalam laporan ini, dan disunting oleh Bintang Antonio.