Tiga hari setelah Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Bakamla menangkap dua kapal ikan asing (KIA) Vietnam di Laut Natuna, belasan kapal asing lainnya datang lagi. Mereka mencuri ikan dengan bebas. Nelayan Indonesia sudah malas berharap pada aparat. Itu karena patroli laut makin jarang sejak kebijakan efisiensi anggaran diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu yang bertemu langsung dengan kapal-kapal itu adalah Dedi, nelayan yang dijuluki “Marcopolo Laut Natuna.” Ia mengirim tiga video ke Malaka, lengkap dengan titik koordinat dan tanggal kejadian. Dalam salah satu video berdurasi 27 detik, terlihat dua kapal Vietnam tengah mencuri ikan. Layar GPS menunjukkan posisi di 6°07.136′ LU dan 109°06.976′ BT.
Video itu diambil pada 17 April 2025, tiga hari setelah petugas menyeret dua kapal asing ke Batam. Menurut Dedi, penangkapan seperti itu hanya seremoni. Ia menantang PSDKP untuk mengajaknya turun langsung menangkap kapal asing, dan yakin bisa menunjukkan lokasi KIA Vietnam beroperasi.
“Suruh KKP undang saya, biar saya tunjukkan. Pakai kapal patroli KKP nggak apa-apa, asal jangan suruh Vietnam balik. Kita mana tahu, rambut sama hitam,” kata Dedi kepada Malaka, 24 April 2025.
Dalam video lain, Dedi menghitung kapal Vietnam satu per satu. “Enam pasang. Hancur Laut Natuna,” katanya. Di video ketiga, ia merekam kapal dari dekat dan menunjukkan tiga slop rokok Vietnam bermerek Bastos dan Cotab. “Oleh-oleh dari Vietnam,” ujarnya. Titik koordinatnya tercatat di 6°06.997′ LU dan 109°05.476′ BT. Jarak kapal-kapal asing itu hanya sekitar 40 mil dari Pulau Laut Natuna.
Kepada Malaka, Dedi mengaku sudah sering melihat kapal-kapal itu. Kadang ia memaki dari atas perahu, tapi yang datang malah rokok. “Saya bentak-bentak saja, minta rokok, dikasih tiga slop. Rasanya enak, kayak Marlboro putih,” katanya.
Sebelum menerima video dari Dedi, Malaka sebenarnya lebih dulu mendapat keluhan dari Mustafa, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siantan Timur. Ia mengunggah video penampakan kapal asing mencuri ikan ke status WhatsApp. Saat Malaka memintanya langsung, Mustafa menolak. “Sudahlah Bang, malas mau ngirim. Capek. Takada gunanya juga. Malah kapalnya makin ramai,” tulisnya. (baca: “Bang, Ada Kapal Vietnam Lagi”)
Tak lama setelah itu, Ketua HNSI Kepulauan Riau, Distrawandi, mengirim video yang sama ke Malaka. Dalam rekaman berdurasi 27 detik tersebut, terlihat dua kapal Vietnam mencuri ikan di Laut Natuna. “Baru kemarin ditangkap, sekarang ada lagi. Kita bertanya-tanya, apakah pemerintah benar-benar menjaga kedaulatan Laut Natuna?” kata Wandi saat dihubungi.
Namun, video dari Mustafa dan Wandi tidak mencantumkan titik koordinat dan tanggal kejadian, seperti yang biasa muncul di layar GPS kapal nelayan. Karena itu, Malaka memutuskan untuk tidak melaporkannya ke aparat. Tanpa data lokasi dan waktu, bukti semacam itu biasanya dianggap tidak sah.
Setelah menerima kiriman video lengkap dari Dedi yang memuat koordinat dan tanggal kejadian, barulah Malaka mencoba menghubungi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama I Made Wira Hady. Ia merespons laporan itu melalui pesan singkat pada Jumat, 25 April 2025.
“Terima kasih infonya. Silakan langsung infokan ke Lanal Tarempa dan Lantamal IV Batam. Ini akan saya teruskan ke Lantamal Batam,” kata Laksamana Pertama I Made Wira Hady kepada Malaka.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tindak lanjut. Sementara itu, Direktur Jenderal PSDKP, Ipunk Nugroho Saksono, belum merespons permintaan konfirmasi dari Malaka sampai Senin, 28 April 2025.
Peneliti Senior IOJI Imam Prakoso mengatakan, menangkap dua kapal pada April 2025, tidak akan mengubah keadaan dan membuat jera pelaku illegal fishing oleh kapal ikan Vietnam. Menurut Imam, perlu ada ketegasan dari pemerintah Indonesia.
“Selama tidak ada ketegasan dari pemerintah Indonesia, sama saja Indonesia menyerahkan sumber daya perikanan di Natuna kepada Vietnam secara cuma-cuma. Sudah satu dekade lebih Vietnam curi ikan di Natuna. Hanya dengan ketegasan kapal ikan pelaku illegal fishing Natuna dapat dihentikan. Tidak ada cara lain,” katanya, Jumat, 25 April 2025.
Editor: Bintang Antonio.