Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali Kementerian Transmigrasi, lembaga yang sejak pasca-Reformasi diturunkan statusnya menjadi setara direktorat jenderal. Enam bulan setelah dilantik, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara langsung datang ke Rempang, Batam. Ia menginap selama tiga hari, bahkan menunaikan salat Idulfitri bersama warga.
Iftitah, mantan perwira TNI yang pensiun dini demi masuk politik ini mengatakan, kunjungannya membawa pesan langsung dari Presiden: “Perintahnya spesifik. Cari win-win solution. Pembangunan jangan berhenti, masyarakat jangan ditiadakan,” kata Iftitah kepada Malaka di rumah contoh Rempang Eco City, 29 Maret 2025.
Itulah sebabnya ia memilih turun langsung ke lapangan. Ia ingin melihat, dan lebih penting lagi, mendengar sendiri apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat.
Dan untuk membantu pemerintah mendengar lebih jernih, Malaka mewawancarai warga lintas usia, profesi, dan generasi: dari petani, nelayan, ibu rumah tangga, lansia, pemuda, hingga bocah. Cerita mereka berbeda, tetapi mengandung satu pesan yang sama: tidak mau pindah.
Petani yang Menjaga Kampung
Pintu rumah itu terbuka pelan. Miswadi keluar dengan mata masih mengantuk. Ia baru bangun dari tidur siang. Beberapa jam sebelumnya, lelaki lima puluh tahun ini ikut diskusi daring bersama Kaukus Indonesia untuk Akademik, organisasi yang berisi dosen, peneliti, dan akademisi yang peduli pada kampung-kampung seperti miliknya.
Dulu, Wadi, begitu ia biasa disapa, tidak tahu apa-apa soal advokasi. Ia hanya tahu cara menanam, beternak, dan pergi melaut. Tetapi semuanya berubah sejak bentrokan besar antara aparat dan warga Rempang-Galang terjadi pada September 2023. Pulau yang dulu sepi perhatian itu mendadak ramai dibicarakan di media nasional, bahkan internasional. Banyak organisasi datang. Mereka bukan hanya membawa dukungan, tetapi juga pengetahuan.
“Saya nggak tahu apa-apa dulu,” katanya sambil mengucek mata. “Tapi sekarang saya sudah mulai bisa bicara.”
Berkat bantuan organisasi-organisasi itu, warga seperti Wadi sadar bahwa mempertahankan kampung tidak bisa hanya dengan amarah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahkan pernah tinggal di rumahnya selama enam bulan. “Kalau nggak ada kawan-kawan dari LBH atau Walhi, mungkin sudah ada korban jiwa dari aparat,” katanya. “Mereka selalu ingatkan kami: berjuang harus dengan cara terbaik, tanpa kekerasan.”
Namun, kenyataan di lapangan sering kali tidak semudah nasihat. Bentrokan masih terus terjadi. Yang terbaru pecah pada 18 Desember 2024. Puluhan pegawai PT Makmur Elok Graha (MEG), pengembang proyek Rempang Eco City, datang menyerbu beberapa posko warga. Mereka ingin membebaskan rekan mereka yang ditahan karena dituduh merusak spanduk penolakan. Dalam peristiwa itu, pria dewasa, lansia, hingga anak-anak jadi korban pengeroyokan.
“Polisi bilang pelakunya sudah jadi tersangka,” kata Wadi. “Tapi sampai sekarang, kami pun belum tahu siapa orangnya.”
Sebenarnya, untuk mengerti kenapa warga menolak pindah, cukup lihat rumah Wadi.
Rumahnya berdiri di atas bukit kecil, jauh dari jalan utama. Untuk ke sana, harus melewati jalan tanah yang dikelilingi semak dan pohon akasia. Rumah itu sederhana, berdinding semen dan belum dicat. Di samping rumah, berdiri kandang dari bilah kayu bekas. Di sana, ia memelihara ayam dan bebek. Enam ekor kucing terlihat bebas berkeliaran di beranda. Dari halaman rumah tampak kebun luas yang ia garap sendiri.
Wadi adalah generasi keenam yang tinggal di tanah itu. Ia punya sekitar enam hektare lahan warisan keluarganya yang ia gunakan untuk berkebun. Di sana ia menanam kacang panjang, timun, cabai, dan berbagai sayur mayur. Dulu saat situasi masih aman hasil panen bisa sangat menguntungkan. “Kalau tanam timun saja, bisa bersih tiga puluh juta sekali panen,” katanya, Rabu pekan lalu.
Sejak suasana kampung memanas, bertani taklagi bisa dijalani sepenuh waktu. Malam hari Wadi harus ikut ronda menjaga kampung, siang kadang dipanggil menghadiri rapat atau diskusi. Oleh karena itu, sekarang ia lebih sering melaut. Hasilnya tidak selalu banyak. Kadang hanya beberapa ekor. Kalau ikan tidak laku dijual, ia masak untuk keluarga.
Wadi punya empat anak. Namun, saat kami berkunjung rumahnya sedang sepi. “Sekarang mereka [anak-anak] lagi pulang ke kampung ibunya, di Natuna,” katanya. “Saya lebaran harus jaga kampung.”
Sejak awal, cara negara masuk ke kampung ini sudah menyisakan luka. Mereka datang bukan untuk mendengar, tetapi memaksa. Aparat dikerahkan untuk mengukur halaman rumah warga. Petugas berkeliling kampung dengan toa menyuruh orang-orang segera pindah.
Tenggatnya: kurang dari satu bulan.
Yang paling membuat warga marah, saat itu rumah relokasi bahkan belum ada. Warga disuruh cari kontrakan sendiri, atau menempati rumah susun sementara.
Kini, pemerintah menjanjikan tanah seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik, ditambah satu unit rumah tipe 45 senilai Rp156 juta. Tapi dari lebih dari 900 kepala keluarga, baru 68 yang setuju. Sisanya menolak.
Perempuan yang Melawan
Dari rumah Wadi, kami melanjutkan perjalanan ke Kampung Pasir Merah, Kecamatan Galang. Di pintu masuk berdiri sebuah dangau untuk berjaga. Bukan dijaga oleh petugas keamanan, melainkan oleh para ibu rumah tangga dan lansia. Para lelaki memang ada, tetapi seperti biasa, perempuanlah yang lebih dulu mengambil tempat di barisan depan bila sudah menyangkut rumah.
Hari itu, warga sedang bersiap menyambut kedatangan Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara. Spanduk penolakan penggusuran terbentang di banyak sudut kampung: di tembok rumah, di dahan pohon, dan di pinggir jalan. Menteri memang dipersilakan datang oleh warga, tetapi dengan satu syarat: tidak boleh membawa aparat. Kepala Kepolisian Resor Barelang, Komisaris Besar Polisi Zainal Arifin, terpaksa terpisah dari rombongan Menteri Iftitah, yang merupakan teman satu angkatannya di Akademi Militer tahun 1999.
Mewawancarai warga Pasir Merah pun tidak mudah. Semua orang di sana waspada, dan itu bisa dimengerti. Selama dua tahun terakhir, terlalu banyak orang asing keluar masuk kampung. Ada yang datang membawa janji, ada pula yang memberi tekanan. Bahkan ada yang pergi setelah mematahkan tangan.
Perempuan yang tangannya dipatahkan itu bernama Siti Hawa. Usianya 67 tahun. Ia adalah generasi keempat dari keluarganya yang tinggal di kampung ini. Warga setempat mengenalnya sebagai Nek Awe. Tangannya patah setelah dipukul oleh pegawai PT Makmur Elok Graha (MEG), pengembang proyek Rempang Eco City, pada 18 Desember 2024.
Yang lebih menyakitkan, ia justru sempat dijadikan tersangka oleh penyidik Polresta Barelang. “Tangan saya karena menghalau warga yang dipukul [oleh petugas PT MEG],” katanya.
Nek Awe memiliki tujuh anak, 22 cucu, dan seorang cicit. Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia, menjulukinya sebagai “Menteri Pertahanan Rempang”. Ia sama seperti yang lain: tidak mau pindah.
“Kalau mau ambil kampung kami, tembak saja,” ucapnya. “Kami ikhlas. Tapi kami tidak akan pergi dari kampung ini.”
Di dangau itu juga duduk Halimah, 78 tahun. Perempuan lanjut usia ini punya empat anak, sepuluh cucu, dan satu cicit. Sehari-hari, Halimah hidup dari berjualan makanan. Ia tidak menuntut banyak, hanya ingin tetap tinggal di tanah yang sudah menjadi tempat hidup tujuh generasi keluarganya.
Bagi Halimah di kampung inilah kenangan keluarganya tumbuh. Menjaga kampung baginya, sama artinya dengan menjaga dapur, anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit yang ia cintai.
“Kalau kami terima ini [transmigrasi lokal],” katanya, “berarti kami rela anak cucu kami jadi gembel.”
Apa yang diyakini Halimah bukan tanpa alasan. Kampung ini sebenarnya terlalu tenang untuk disebut zona konflik. Letaknya di pesisir, dikelilingi hutan dan laut yang bersih. Pasirnya putih, ombaknya kecil. Rumah-rumah warga memang sederhana, tetapi berdiri di atas lahan yang luas. Satu rumah bisa dihuni enam sampai sepuluh orang, bahkan lebih.
Bila dibandingkan dengan rumah relokasi tipe 45 yang berdiri di atas bukit, berdempetan, dan jauh dari laut, tentu jelas tak sebanding. Di kampung ini anak-anak bisa bermain di halaman, keluarga bisa makan dari hasil kebun dan laut sendiri. Takada alasan logis apalagi emosional bagi mereka untuk meninggalkan tempat seindah dan setenang ini.
Itulah pula yang diyakini Hasmah, 50 tahun. Ia seorang ibu rumah tangga yang sempat ditemui Malaka pada Desember 2024, di kantor Polresta Barelang. Hari itu, ia datang untuk mendampingi saudaranya, Zaidi Rahimin (55), yang mengalami kepalanya bocor akibat dipukul dengan batu bata oleh pegawai PT Makmur Elok Graha (MEG) saat penyerangan pada 18 September 2024.
Cerita Hasmah menggambarkan betapa beratnya perjuangan warga mempertahankan hak. Ia tidak hanya menyuarakan penolakan, tetapi juga mengalami langsung dampak kekerasan.
Ada satu pemandangan yang sulit dilupakan. Beberapa bulan lalu Hasmah datang jauh-jauh dari Rempang ke Batam untuk melapor ke kantor polisi. Ia menemani saudaranya yang kepalanya bocor dan tangannya patah karena dipukul. Tapi sesampainya di kantor polisi, penyidik bilang laporan tak bisa diproses sebelum visum dilakukan.
Hasmah keluar dari ruangan, lalu duduk diam di media center, tempat wartawan biasa berkumpul. Ia menunduk, matanya basah. Dengan suara pelan ia berkata kepada saudaranya: “Kita pulang saja dulu. Bagaimana mau visum, kita tidak punya uang.”
Malaka ada di sana. Hasmah kemudian bercerita bahwa pada tengah malam, puluhan petugas PT MEG datang dengan mobil bak terbuka dan menghajar warga kampung. Mereka menghancurkan semua dangau, tempat anak-anak biasa mengaji. Kitab suci diinjak dan dirusak. Segala barang, mulai dari kendaraan, galon air, hingga termos nasi, menjadi sasaran.
Kasus itu masih belum jelas hingga sekarang. Dari puluhan pelaku yang menyerbu, hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. “Tapi sampai sekarang kami tidak tahu siapa mereka [tersangka], dan sejauh mana kasusnya pun kami tidak diberi tahu,” kata Hasmah.
Sama seperti warga lain, Hasmah tak lagi percaya pada janji pemerintah. “Pemerintah banyak bohong,” katanya. “Undang-undang itu cuma untuk orang besar, bukan untuk kami yang kecil-kecil ini.”
Pemerintah di sisi lain, mencoba meyakinkan warga bahwa situasinya kini sudah berbeda. Dalam kunjungannya hari itu, Menteri Iftitah memperkenalkan program yang disebut “transmigrasi lokal”. Ia menegaskan bahwa program ini bersifat sukarela. “Kalau saya memaksa, saya bisa dipenjara,” ujarnya. Ia juga berjanji akan berdiri di barisan paling depan jika masih ada warga yang mengalami intimidasi, meskipun tak semua orang percaya.
Berjuang dengan Cerita
Malaka berusaha mendengar cerita dari sebanyak mungkin warga, termasuk dari para pemuda dan pemudi Rempang. Mereka punya cara sendiri dalam menjaga kampung: bukan lewat orasi atau aksi di jalan, tetapi dengan membagikan kabar melalui media sosial.
Lewat video, foto, dan unggahan di TikTok, mereka menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di kampung. Ada yang merekam kekerasan, aksi penolakan, hingga suasana sehari-hari di pesisir. Karena mereka jugalah, Rempang, yang dulu hanya dikenal sebagai daerah tertinggal, kini menasional.
Meski banyak yang aktif di media sosial, hanya sedikit yang bersedia berbicara secara terbuka. Dari sekian pemuda dan pemudi yang diajak bicara, hanya dua orang yang bersedia diwawancarai dan menyebutkan nama mereka. Sisanya menolak karena takut menjadi sasaran intimidasi.
Dua orang yang bersedia itu memang secara hukum sudah masuk fase awal usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Namun, semangat mereka tetap mencerminkan perjuangan anak muda.
Pemuda pertama bernama Ruslan. Usianya 33 tahun. Ia lahir dan besar di Kampung Sembulang Tanjung. Ia adalah generasi keenam dari keluarga nelayan yang sudah lama tinggal di sana.
Ruslan mengingat betul peristiwa 7 September 2023. Hari itu, pemerintah datang membawa 1.010 petugas bersenjata ke Rempang. Alasannya untuk melakukan pengukuran, tetapi yang terjadi justru seperti operasi militer. Warga tak tinggal diam. Mereka menghadang petugas di Jembatan 4 Barelang, satu-satunya pintu masuk ke kampung. Petugas membawa kendaraan taktis, gas air mata, dan peluru karet.
Bentrok pun terjadi. Darah tumpah di jalan. Banyak warga dipukuli, begitu pula petugas. Warga sampai menebang pohon besar untuk memblokir jalan. Delapan orang ditangkap dan dipenjara karena dianggap menghalangi proses pengukuran.
“Tanggal 7 itu kacau betul,” kata Ruslan. Ia banyak menyimpan rekaman perjuangan mereka. “Sebelum itu, saya udah tahu kampung bakal digusur. Tapi warga banyak yang belum tahu. Saya tahu dari berita, dari televisi, dari internet. Dari kabar kalau Pak Jokowi turun ke Batam,” katanya.
Setelah kejadian itu, Ruslan sadar bahwa diam hanya akan membuat kampungnya hilang lebih cepat. Maka, ia mulai merekam. Ia membuat akun TikTok dan mengunggah video tentang kampungnya: kehidupan sehari-hari, cerita leluhur, alasan mengapa mereka menolak pindah, serta gotong royong warga. Semua ia narasikan dengan bahasanya sendiri.
Beberapa kontennya sempat viral. Satu video bahkan ditonton lebih dari 600 ribu kali. Komentar dukungan berdatangan dari berbagai daerah. Tetapi seiring dengan itu, tekanan juga datang.
Ia mulai menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isinya menyuruhnya berhenti “berbual”, bahkan menyebutnya “buzzer” dan memintanya diam. “Tapi saya blok semua yang ngancam. Belum pernah ada yang datang ke rumah. Ancaman hanya di medsos,” katanya.
Satu lagi yang bersedia bicara adalah Roziana. Usianya 31 tahun. Ia lahir dan besar di Pasir Panjang. Sehari-hari, ia adalah ibu rumah tangga. Ia tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam konflik atau urusan hukum. Namun, keadaan memaksanya belajar.
Roziana mulai mengikuti pelatihan paralegal dan menjadi salah satu warga yang paling aktif mendokumentasikan kegiatan kampung. Ia membantu menyusun laporan, mencatat kronologi kejadian, dan menjembatani komunikasi antara warga dan pendamping hukum.
Lewat ponselnya, ia merekam dan mengunggah video tentang pengajian anak-anak, pertemuan warga, dan gotong royong membersihkan kampung. Ia ingin orang-orang tahu bahwa kampung mereka bukan lahan kosong.
“Kalau kami diam, siapa lagi yang mau bela kami,” kata Roziana. “Kampung ini sudah ada sebelum negara berdiri. Masa sekarang kami yang harus pergi?”
Saat Menteri Iftitah datang ke Kampung Pasir Merah pada 29 Maret 2025, Roziana menjadi orator yang memimpin barisan lansia dan ibu rumah tangga. Ia bahkan membimbing warga menyanyikan lagu Darah Juang dari Marjinal. Beberapa warga terisak saat menyanyikan baitnya: “Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudra kaya raya, tanah kami subur, Tuan.
Bocah Tidak Mau Pindah
Di pesisir Sembulang, ketika orang-orang dewasa sibuk menyambut kedatangan Menteri Transmigrasi, sekelompok anak terlihat bermain di pantai. Mereka berlarian di atas pasir putih, membawa poster-poster penolakan yang dilipat agar tidak diterbangkan angin. Sebagian malu-malu ketika ditanya, tapi sebagian lain menjawab dengan percaya diri, seolah sudah mengerti apa yang sedang terjadi.
Dua di antaranya adalah sahabat karib, Eri Laksamana dan Galang Samudra, murid kelas enam di SDN 001 Galang. Saat ditanya bagaimana perasaan mereka jika harus pindah dari kampung, mereka menjawab serentak, “Sedih lah.” Galang menambahkan, “Ini kampung nenek moyang kami.”
Galang bercita-cita menjadi pemancing. Ia ingin menangkap ikan besar dan membawa pulang hasil laut untuk keluarganya. Eri ingin menjadi sopir taksi, mengantar orang ke mana-mana, lalu pulang ke rumah dan tetap bisa bermain seperti biasa. “Dapat uang dua ratus ribu,” katanya sambil tertawa, “terus bagi sama kawan-kawan.”
Tempat favorit mereka adalah sebuah area terbuka di tepi pantai yang mereka sebut “Camping.” Di sanalah mereka bermain gasing, kejar-kejaran, berenang, atau sekadar duduk menikmati angin. Di kampung ini, mereka tumbuh, belajar berteman, dan mulai bermimpi.
Ada juga Azari Akbar, bocah kelas empat di sekolah yang sama. Ia ingin jadi tentara. Ia belum tahu banyak soal dunia luar, tapi ia tahu kampung ini adalah rumahnya. Baginya, kampung berarti meninggalkan semuanya. “Tempat ini sejuk, sedih lah,” katanya.
Anak-anak ini mungkin belum paham soal relokasi, ganti untung, atau transmigrasi lokal. Tetapi mereka tahu satu hal: kampung ini adalah dunia mereka. Dan mereka tidak ingin kehilangan dunia itu.
“Kami mau tetap tinggal di kampung ini,” kata mereka.
Tim Liputan: Bintang Antonio, Putra Gema Pamungkas, Yogi Eka Sahputra.